STANDAR PELAYANAN SKCK

STANDAR PELAYANAN

  1. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan SKCK mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri.

  • STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN :  SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)

NO.KOMPONENURAIAN
123
1.Dasar HukumUndang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang SOTK Mabes Polri;Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  76  tahun  2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri;Skep Kapolri No. Pol. : Skep/816/IX/2003 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
2.Persyaratan Pelayanan  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas lain;   Fotokopi Kartu Keluarga (KK);   Fotokopi Akte Kelahiran   Melampirkan Fotokopi Kartu Rumus Sidik Jari;   Fotokopi Paspor (Bagi yang mau keluar Negeri);   Rekomendasi Perusahaan/Sponsor (sesuai keperluan TKI / Rekomendasi SKCK Keperluan TKI);   Ijin Orang Tua / Suami / Istri diketahui Kepala Desa setempat diatas materai Rp. 6.000,- (untuk keperluan TKI / Rekomendasi SKCK Keperluan TKI);   Kartu Kuning dari Dinsosnakertrans Kab.Pandeglang (untuk keperluan TKI / Rekomendasi SKCK Keperluan TKI);   Pas photo ukuran 4×6 (merah) sebanyak  6 lembar.
3.Sistem, mekanisme dan prosedurMasuk                              Proses                                   Terbit
                   
Catatan : Surat    Keterangan    Catatan    Kepolisian    (    SKCK    )    yang    diterbitkan    oleh    Polres Pandeglang  dan  Jajaran  Fungsi  Intelkam  Polsek  hanya  diperuntukan  bagi  seluruh komponen  masyarakat  yang  berada  di  Wilayah  Hukum  Polres  Pandeglang  sebagai kelengkapan / persyaratan pembuatan :   1.     Melamar Pekerjaan 2.     Melanjutkan Pendidikan 3.     Pendaftaran Calon Siswa TNI / POLRI 4.     Persyaratan Pernikahan Anggota TNI / POLRI 5.     Persyaratan Wali Nikah Anggota TNI / POLRI 6.     Persyaratan Seleksi CPNS 7.     Persyaratan Beasiswa 8.     Kegiatan Dalam Lingkup Polres Pandeglang Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke Polres  (Satuan Intelkam) dengan persyaratan :Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas lain;Fotokopi Kartu Keluarga (KK);Fotokopi akte Kelahiran;Melampirkan Fotokopi Kartu Rumus Sidik Jari;Fotokopi Paspor (Bagi yang mau keluar Negeri);Rekomendasi Perusahaan/Sponsor (sesuai keperluan TKI / Rekomendasi SKCK Keperluan TKI);Ijin Orang Tua / Suami / Istri diketahui Kepala Desa setempat diatas materai Rp. 6.000,- (untuk keperluan TKI / Rekomendasi SKCK Keperluan TKI);Kartu Kuning dari Dinsosnakertrans Kab.Pandeglang (untuk keperluan TKI / Rekomendasi SKCK Keperluan TKI);Pas photo ukuran 4×6 (merah) sebanyak 6 lembar.   Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon;   Apabila pemohon belum memiliki rumus Sidik Jari, maka akan dilakukan pengambilan Sidik jari oleh Fungsi Reskrim (Identifikasi/Inafis);   Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon;   Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;   Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal;   Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persayaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.
4Jangka waktu pelayananProses penerbitan SKCK 1 (satu) hari Kerja, proses 5 (Lima) Menit selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan.  
5Biaya/tarifBiaya SKCK  Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)Biaya SKCK RP. 0  ( Nol Rupiah ) Gratis dengan Mencantumkan Surat keterangan Tidak Mampu Dari Desa (SKTM)Dasar  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  76  tahun  2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.
6Produk PelayananSurat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
7Sarana PrasaranaTersedianya : Loket dan Ruang tunggu/ruang pelayanan;Komputer  dan Printer;Kursi/meja;Telepon/Faksimile;Alat tulis kantor;Informasi tarif;Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan SKCK;Kotak/sarana pengaduan.
8Kompetensi PelaksanaPerwira/Brigadir/PNS;  Memahami Peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;  Mampu mengoperasikan komputer;  Mampu bekerja dalam Tim.
9Pengawas InternalDilakukan oleh atasan langsung;Dilakukan oleh Aparat Fungsional;Dilaksanakan secara contine;Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.
10Penanganan pengaduan, saran dan masukanMelalui : Kotak saran/pengaduanInstragram : Yanmas_polrespandeglange-mail :    Skckpandeglang@gmail.com  SMS/WA   : 08111594448  
11Jumlah PelaksanaPetugas pelayanan SKCK  3  (Tiga) orang.
12Jaminan PelayananDiwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
13Jaminan keamanan dan keselamatan pelayananKeamanan produk SKCK memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu :latar belakang blanko dengan tulisan Intelkam;logo Tri Brata kecil kup stuk surat  warna emas;logo Tri Brata back ground dicetak dengan “Invisble ink” yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV;Kode dan Nomor Seri secara berurutan;Dibawah nomoratur terdapat tulisan mikroteks Intelkam;Bila difoto copy akan muncul tulisan “copy Void”.SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya; c.    Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14Evaluasi Kinerja PelaksanaEvaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (penelitian/survei internal/ekternal).

STANDAR PELAYANAN

  1. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan Surat Ijin Keramaian dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri.

  • STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN :  SURAT IZIN KERAMAIAN  dan PEMBERITAHUAN

NO.KOMPONENURAIAN
123
1Dasar HukumUndang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang SOTK Mabes Polri;Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : JUKLAP/02/XII/V/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
2Persyaratan PelayananSurat Permohonan dilengkapi : Proposal kegiatan;Ijin tempat;Izin/rekomendasi Instansi Terkait sesuai substansi kegiatan;Rekomendasi Polsek setempat.
3Sistem, mekanisme dan prosedurMasuk                              Proses                                   Terbit                  
                                                                                                       Catatan : Pemohon mengajukan permohonan Izin dan pemberitahuan ditujukan ke Kapolres Pandeglang dengan melampirkan persayaratan :Proposal kegiatan;Ijin tempat;Izin/rekomendasi Instansi Terkait sesuai substansi kegiatan;Rekomendasi Polsek setempat.Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon dan jenis kegiatan.Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan izin dan pemberitahuan pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal.Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persayaratan maka diterbitkan Surat Izin dan STTP sesuai keperluan pemohon.
4Jangka waktu pelayananProses penerbitan Surat Izin STTP selama 3 (tiga) hari Kerja, proses 1 (satu) hari selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan.
5Biaya/tarifTIDAK DIPUNGUT BIAYA
6Produk PelayananSurat Izin Kegiatan Masyarakat dan STTP
7Sarana PrasaranaTersedianya : Loket, Ruang Pelayanan dan Ruang Tunggu; Komputer  dan Printer;Kursi/mejaTelepon/Faksimile;Alat tulis kantor;Informasi tarif;Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan Surat IzinKotak/sarana pengaduan
8Kompetensi PelaksanaPerwira/Brigadir/PNS;Memahami Peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;Mampu mengoperasikan komputer;Mampu bekerja dalam Tim.
9Pengawas Internala.    Dilakukan oleh atasan langsung; b.    Dilakukan oleh Aparat Fungsional; Dilaksanakan secara continue;Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.
10Penanganan pengadua, saran dan masukanMelalui : Kotak saran/pengaduan;Telp/Fax. 0253 _ 204622;e-mail :    kresna.pdg@gmail.com SMS   : 087773840526
11Jumlah PelaksanaPetugas pelayanan Surat Izin dan STTP 2  (dua) orang.
12Jaminan PelayananDiwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil,  nyaman, cepat, tepat, dan santun.
13Jaminan keamanan dan keselamatan pelayananKeamanan produk Surat Izin di tulis sesuai Tata Naskah Tulisan Dinas di Lingkungan Polri;Surat Izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14Evaluasi Kinerja PelaksanaEvaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (penelitian/survei internal/ekternal).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.